Blitar, insanimedia.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Merdeka pada 24 Februari 2025. Dalam acara tersebut, ia menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Tim Pakar dan Inisiator.
Penunjukan Burhanuddin Abdullah sebagai ketua tim pakar dan inisiator menuai kontroversi karena rekam jejaknya yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi aliran dana BI oleh KPK.
Mohammad Trijanto dari Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) menilai bahwa terdapat beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara baru ini.
Trijanto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan publik terhadap Danantara.
Ia menyarankan agar pemerintah membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi terkait kebijakan, keputusan strategis, dan pengelolaan keuangan Danantara.
Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, audit berkala yang hasilnya dapat diakses publik juga menjadi hal yang krusial.
“Disamping itu juga sangat penting untuk adanya audit yang dilakukan secara berkala dan hasil audit tersebut dapat diakses oleh masyarakat, ” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, baik dari internal maupun eksternal seperti KPK dan BPK dalam proses pengawasan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana negara.
Selain itu, pemerintah perlu mengkomunikasikan secara jelas bagaimana Danantara akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Trijanto juga mengajak pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu, terutama kasus BLBI, yang dapat menjadi pelajaran berharga untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di Danantara.
Kendati demikian, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu juga menjadi kunci untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyelewengan.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara dapat meningkat, sehingga badan ini dapat berperan optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, ” Tandasnya.(bim)
