insanimedia.id – Kabar mengenai rencana penggantian atau perombakan buku pelajaran sekolah kembali menyeruak ke ruang publik dan memicu perdebatan hangat. Di saat yang sama, perhatian publik juga tertuju pada isu reaktivasi PT Kertas Nusantara, pabrik kertas milik keluarga Presiden Prabowo Subianto di Berau, Kalimantan Timur, yang sudah belasan tahun mangkrak. Pertemuan dua isu ini bukan sekadar kebetulan yang menarik perhatian media, melainkan sebuah simpul rumit dalam lanskap ekonomi politik Indonesia yang menuntut kecermatan dan kewaspadaan bersama.
Proyek pencetakan buku pelajaran secara nasional merupakan ladang perputaran uang yang sangat masif dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap kali kurikulum atau materi ajar diperbarui, rupiah dalam jumlah ribuan miliar bergerak dari kas negara menuju pencetak, distributor, hingga penyedia bahan baku kertas. Dari kacamata makro, kebijakan ini semestinya murni ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Namun, besarnya ceruk pasar yang diciptakan oleh kebijakan publik selalu menyimpan daya tarik bisnis yang luar biasa besar bagi para pelaku industri.
Mengaitkan wacana pergantian buku dengan bangkitnya kembali industri kertas domestik tentu memiliki landasan argumentasi ekonomi yang logis.
Reaktivasi aset industri yang telah lama tidur secara teori mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan kembali tenaga kerja lokal hingga menggerakkan sektor pendukung di sekitar kawasan pabrik. Namun, garis batas antara upaya penguatan industri dalam negeri dan potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang publik sangatlah tipis.
Dalam tata kelola keuangan negara modern, transparansi pengadaan barang dan jasa (public procurement) merupakan benteng utama pencegahan praktik berburu rente (rent-seeking behavior). Ketika rantai pasok kebutuhan pemerintah beririsan dengan entitas bisnis yang terafiliasi dengan lingkaran kekuasaan, publik berhak melayangkan pertanyaan kritis. Kepercayaan publik terhadap efisiensi APBN sangat dipertaruhkan jika proses penentuan vendor atau penyedia pasokan bahan baku tidak berjalan secara kompetitif dan akuntabel di pasar terbuka.
Isu ini juga menyentuh persoalan efisiensi alokasi anggaran pendidikan di tengah dorongan digitalisasi yang kian gencar. Memaksa anggaran negara terus mengalir untuk mencetak jutaan eksemplar buku fisik setiap beberapa tahun sekali perlu diuji kembali relevansinya. Kebijakan pergantian buku cetak harus benar-benar berbasis pada kebutuhan pedagogis yang mendesak, bukan sekadar rutinitas birokrasi yang didorong oleh kepentingan penyerapan anggaran atau dorongan untuk menghidupkan permintaan di sektor industri tertentu.
Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk sektor pendidikan murni demi mencerdaskan bangsa, tanpa ada penumpang gelap yang memanfaatkan celah kebijakan. Jika reaktivasi pabrik kertas tersebut memang ditujukan untuk pasar ekspor atau memenuhi kebutuhan komersial murni tanpa bergantung pada fasilitas atau proyek penugasan negara, maka hal itu patut diapresiasi sebagai langkah pemulihan investasi. Sebaliknya, ketergantungan pada proyek APBN hanya akan memperkuat stigma ketidaksehatan persaingan usaha.
Dilihat dari iklim investasi secara luas, kepastian hukum dan perlakuan adil (level playing field) bagi seluruh pelaku usaha di industri pulp dan kertas harus tetap dijaga. Pemain lama maupun pemain baru dalam industri ini wajib tunduk pada mekanisme pasar yang transparan serta aturan anti-monopoli yang ketat. Pemerintah tidak boleh menciptakan preseden buruk dengan memberikan keistimewaan terselubung bagi kelompok tertentu, karena dampak jangka panjangnya akan merusak kredibilitas iklim bisnis di Indonesia.
Pada akhirnya, artikulasi kebijakan publik harus selalu menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai prioritas utama di atas kepentingan kelompok. Isu pergantian buku pelajaran dan reaktivasi pabrik kertas ini hendaknya menjadi momentum bagi lembaga pengawas dan masyarakat untuk terus mengawal tata kelola anggaran negara. Kualitas pendidikan anak bangsa tidak boleh dikompromikan, dan efisiensi APBN harus tetap menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi politik pemerintah.
