insanimedia.id – Penguatan pasar keuangan sering kali menjadi dasar munculnya optimisme terhadap perekonomian nasional. Kenaikan IHSG, tingginya harga emas, serta pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen memang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi. Namun, menjadikan indikator tersebut sebagai gambaran tunggal mengenai kesejahteraan masyarakat merupakan kekeliruan. Ekonomi yang sehat tidak hanya terlihat dari pergerakan angka di pasar modal, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di sinilah persoalan ekonomi Indonesia perlu dibaca secara lebih kritis. Bursa saham bergerak berdasarkan berbagai faktor seperti ekspektasi investor, arus modal, kebijakan moneter, dan sentimen global. Sementara itu, masyarakat menghadapi persoalan yang jauh lebih konkret: harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya transportasi, cicilan, pekerjaan, serta kemampuan mempertahankan usaha.
Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen pada kuartal II-2026 patut diapresiasi, tetapi angka tersebut tidak boleh berhenti sebagai statistik makro. Pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari kualitas dan distribusi manfaatnya. Jika pertumbuhan meningkat sementara daya beli masyarakat justru melemah, maka terdapat persoalan mendasar mengenai siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut.
Kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang paling penting dalam persoalan ini. Mereka merupakan bagian penting dari konsumsi domestik sekaligus kelompok yang relatif rentan terhadap tekanan biaya hidup. Ketika pendapatan tidak tumbuh sebanding dengan kebutuhan, pilihan untuk mengurangi konsumsi dan memperbesar dana darurat menjadi semakin rasional. Kondisi tersebut dapat menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai berhati-hati terhadap masa depan ekonominya.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan angka dalam laporan ekonomi. Bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi. Bagi pelaku usaha kecil, kenaikan biaya tersebut dapat mengurangi margin keuntungan dan memaksa mereka melakukan efisiensi. Dalam kondisi tertentu, tekanan biaya bahkan dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga.
Karena itu, stabilitas moneter harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor riil. Stabilitas rupiah dan pengendalian inflasi memang penting, tetapi kebijakan ekonomi juga harus memastikan tersedianya likuiditas, akses pembiayaan, dan ruang pertumbuhan bagi UMKM serta industri padat karya.
Kebijakan fiskal juga harus diarahkan secara lebih tepat sasaran. Stimulus ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan efek jangka pendek, tetapi harus mampu memperkuat daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Data ekonomi yang diperoleh melalui berbagai instrumen pemerintah harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang menjawab persoalan masyarakat.
Pada akhirnya, warna hijau di layar bursa bukanlah ukuran tunggal kesejahteraan. Ekonomi baru dapat disebut kuat ketika pertumbuhan tercermin dalam meningkatnya daya beli, terbukanya lapangan kerja, bertahannya UMKM, dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.
Jika indikator pasar terus menunjukkan optimisme sementara masyarakat semakin berhati-hati membelanjakan pendapatannya, pemerintah perlu membaca sinyal tersebut dengan serius. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi sekadar angka yang membanggakan, tetapi harus menjadi kekuatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.
